peraturan daerah. DISCLAIMER Seluruh dokumen hukum yang terhimpun bersumber dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda. peraturan daerah

Perubahan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016. PERGUB 31 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. PENGELOLAAN KEARSIPAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 2016/NO. Materi pokok: Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengorganisasian, Penyelamatan Naskah Kuno, Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada ayat (2) dan ayat (5) disebutkan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran. TENTANG DATABASE PERATURAN. bahwa Penyertaan modal Daerah merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat sesuai tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. ABSTRAK: a. bahwa untuk penguatan regulasi dalam pelaksanaan. ”. UU No. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021. Raperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah. 9. Peraturan berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku a. Peraturan Daerah. perda nomor 31 tahun 2019. . Status. Peraturan Daerah Provinsi: Singkatan: PERDA: Nomor: 9: Tahun: 2022: Judul : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042: TEU Badan: Jawa Barat: Tempat Penetapan: Bandung: Tanggal Penetapan: 12 Desember 2022: Tanggal Pengundangan:Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138); diubah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Gubernur. 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah. mencabut . 5) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PERATURAN. Peraturan Daerah No. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. Badan Legeslasi daerah yang selanjutnya disingkat Balegda, adalah alat. TENTANG DATABASE PERATURAN. - BBC News Indonesia. 2020. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. TENTANG DATABASE PERATURAN. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri D). PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM KESEHATAN KOTA. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN. “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,. PERDA 2023. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni. Peraturan . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. U. Pengelolaan Air Limbah Domestik. Perubahan terhadap Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 18. Merumuskan Norma Hukum secara Baik 66PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, Menimbang : a. 2. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Kerja Sama Daerah. Guna menyederhanakan jawaban, kami asumsikan Peraturan Daerah (“Perda”) yang Anda maksud adalah Perda Provinsi, bukan Perda Kabupaten/Kota. 9 hal. 4 Tahun 2009. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Peraturan Daerah yang menjadikan Peraturan Bersama Menteri sebagai dasar hukum pembentukannya, terlepas pro dan kontra kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Merubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 17/2001. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Keputusan Bupati 367 Dokumen. Tutup. ABSTRAK: CATATAN:Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2652 kali . Berlaku. TENTANG DATABASE PERATURAN. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. Tutup. Full Text Dokumen Peraturan : 2022PERGUB0031057. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022. 9C Guntur, Setiabudi Jakarta Selatan, 12980 (021) 8378 0642 (021) 8378 0643 kppod@kppod. Peraturan Daerah No. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E); 24. PROSES PEMBUATAN PRODUK HUKUM (PERATURAN DAERAH) SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PRODUK HUKUM Disusun Oleh : Prastika Ririt Anggraeni (201720240211019) Pascasarjana Megister Kebijakan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang 2018 KATA PENGANTAR Segala puji kepada Illahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq seta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita sampai dengan. Bentuk. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021. 269 Makassar 0411 - 453192 birohukum@sulselprov. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah T. Materi pokok : Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Standar Teknis, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Prasarana Dan Sarana, Penatausahaan, Peran Serta. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2023 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA: 2023abstrakpd00320001. ABSTRAK: a. Daerah adalah Kota Samarinda. bahwa sesuai ketentuan pasal 263 ayat (3) undang-undangKita mengenal Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Perkada dan sebagainya. 2. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang- undangan mengenai perangkat daerah. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 . Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah yang terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota. 143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dianggap menghambat investasi. Badan/Pengarang: Pasuruan (Kabupaten) Judul: PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 176 TAHUN. bahwa rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan. Ilustrasi peraturan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi; b. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah. Peraturan. Batang Tubuh Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022. Pengundangan adalah. 3. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 4) Peraturan Daerah tentang kecamatan dan Kelurahan. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. nst@upnvj. Peraturan Daerah 181 Dokumen. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 63, Pasal 75 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 88 ayat (5), dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah. Selain itu ditentukan pula tentang teknik dan prosedur pembentukan serta format/bentuk Peraturan Daerah, yang tidak dapat diingkari oleh Pemerintah Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. 10 hlm. Dalam rilis yang diterima hukumonline, Rozaq. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. 16 hlm; Tutup. ABSTRAKSI. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutPeraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di Indonesia KOMPAS. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023. 51 Hlm. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. Mengetahui Keberlakuan Peraturan Daerah. TENTANG DATABASE PERATURAN. Halaman ini telah diakses 754784 kali. 10 Tahun . 2. PERATURAN DAERAH TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. [1] . Peraturan Daerah (PERDA) 11 / 2019. Ditetapkan di Aimas pada tanggal 20 Januari 2020 BUPATI SORONG, ttd JOHNY KAMURU Diundangkan di. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentangperubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah yaitu tentang ketentuan umum, kewenangan Gubernur, Ruang lingkup penetapan baku mutu air limbah, kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, penanggungjawab penanggung jawab. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Halaman ini menyajikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebelum diubah dengan Permendagri tahun 2018. peraturan kepala daerah. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon. 2. SULAWESI SELATAN Jl. Untuk itu, partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Definisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020. go. pdf: Berlaku: Lihat Rincian: Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2023 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN. Anda dapat. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERDA: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 28 January. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. c. Rancangan Peraturan Daerah 13 Dokumen. Rancangan Peraturan Bupati 46 Dokumen. Jumlah halaman 58 Batang Tubuh dan 9 halaman Lampiran. Selain itu, peraturan daerah juga dapat. Peraturan Walikota yang. Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pimpinan Lembaga Negara atau Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentangtentang Peraturan Daerah dalam Konsep Negara Hukum dan Permasalahannya ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelitian terhadap asas-asas hukum, mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta penelitian terhadap. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. oleh . Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. 8. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta. Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Ali Imran Nasutiona a Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, Email: aliimran. (2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai tarif pajak progresifberlaku sesuai Peraturan Daerah ini. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 - 2026. Kedududukan hukum Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa; “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh. terwujudnya sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan. Peraturan daerah secara umum memuat hal-hal sebagai berikut: Landasan Pembuatan Peraturan Daerah. Biro Hukum. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. '-- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada.